Beda Jauh Soekarno dengan SBY dalam Kelola SDA

Beda Jauh Soekarno dengan SBY dalam Kelola SDA

Denpasar--Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam mengungkapkan perbedaan mendasar antara Presiden SBY dengan Presiden Soekarno dalam mengelola sumber daya alam (SDA).

Menurut Asvi, Bung Karno kala itu sangat tegas dan berani dalam menyampaikan sikapnya terhadap segala gempuran investor asing yang ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia.

Asvi menceritakan bahwa sebelum tahun 1965, ada konsultan asing dari Amerika yang sudah membawa proposal yang berencana untuk melakukan penambangan di Papua. Namun Bung Karno kala itu hanya senyum-senyum sehingga konsultan asing akhirnya bertanya-tanya.

"Apakah Bapak setuju, kok keliatannya senyum-senyum saja. Bung Karno menjawab ya saya setuju tapi dua generasi yang akan datang," tutur Asvi usai seminar nasional Revitalisasi dan Reaktualisasi Pemikiran dan Tindakan Bung Karno di Era Kekinian yang digelar Banteng Muda Indonesia (BMI) Bali, di Wantilan DPRD Bali, Jumat ( 29/6/2012).

Menurut Asvi, Bung Karno kalau itu mau Indonesia harus siap terlebih dulu sebelum diserahkan ke investastor asing untuk menggali yang ada di bumi Indonesia. Karena jika tidak begitu hal itu bagi Bung Karno akan diatur oleh investor asing, bahkan dipermainkan oleh mereka. Keteguhan sikap Bung Karno itu bagi Asvi terbukti ketika ia turun dari tampuk kekuasaannya dimana tidak ada kekayaan alam Indonesia yang dijual kepada negara asing seperti sekarang ini.

Bagi asvi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini selalu menyatakan akan melakukan negosiasi ulang terhadap SDA kita yang dikuasai oleh asing seperti Freeport. SBY selalu menyampaikan akan renegosiasi kontrak dengan Freeport namun hingga kini tidak dilakukan SBY sehingga hanya sebatas diomongkan semata.

"Itu artinya tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Kekayaan alam kita dulunya masih perawan, belum ada yang tersentuh. Namun kenyatannya sekarang banyak sekali kekayaan alam kita yang dikuras oleh asing yang merugikan bangsa kita," tegas Asvi.

Menurut Asvi, untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dalam pengelolaan SDA, maka banyak UU yang perlu ditinjau ulang dan di bersihkan dari unsur-unsur yang bersifat pengerukan kekayaan alam secara tidak adil. Asvi juga menyampaikan bahwa banyak hal yang harus di lakukan Bangsa Indonesia ini untuk mencapai apa yang diidamkan oleh Soekarno yakni masyarakat adil dan makmur yang hingga kini belum terwujud.